Halili khawatir proses pidana hanya akan menambah panjang kasus kriminalisasi atas tafsir penodaan agama yang bias.Klausul penodaan agama sendiri telah dihapuskan dalam KUHP baru yang disahkan pada 2023 lalu, namun baru akan berlaku pada 2026. Klausul tersebut telah berganti menjadi sejumlah poin terkait “tindak pidana terhadap agama, kepercayaan